PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan melalui Komisi terkait menggelar rapat intensif bersama Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumsel. 
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/04/26)Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sumsel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program kerja sepanjang tahun 2025, khususnya dalam menjaga stabilitas pangan dan menekan angka pengangguran di Bumi Sriwijaya.
Dalam laporannya, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan memaparkan capaian target produksi gabah dan upaya mitigasi dampak iklim yang sempat membayangi tahun 2025.Meskipun secara administratif capaian terlihat positif, pihak DPRD memberikan beberapa catatan kritis.
Dewan menekankan agar sinergi antara sektor pertanian dan ketahanan pangan harus lebih “membumi” sehingga kesejahteraan petani meningkat, bukan hanya angka produksinya saja.Selain itu, Disnaker diminta untuk lebih agresif dalam memetakan potensi pengangguran di daerah pelosok agar akses informasi lowongan kerja tidak hanya berpusat di Kota Palembang.
Pembahasan ini akan menjadi landasan bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna penyempurnaan kebijakan di tahun anggaran berjalan serta perencanaan tahun-tahun mendatang.(*)