Lahat – Polemik dugaan banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya bekerja dengan pola ABS (Asal Bapak Senang) kembali mencuat. Kali ini, Anggota DPRD Kabupaten Lahat Nopran Marjani membeberkan secara terbuka maksud pernyataannya dalam Podcast PWI Lahat bersama Ketua PWI Lahat Ehdi Amin dan Manajer Podcast PWI Lahat, Rivaldo Putra Wansah.
Menurut Nopran, istilah ABS bukan ditujukan untuk menyerang pribadi seseorang, melainkan menggambarkan pola kerja sebagian OPD yang dinilai hanya menyampaikan hal-hal menyenangkan kepada pimpinan, tanpa berani mengatakan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kalau bisa ya bilang bisa, kalau memang tidak bisa, ya harus berani bilang tidak bisa. Jangan semuanya siap, tapi ketika dijalankan ternyata gagal,” tegas Nopran, saat podcast di Sekretariat PWI Lahat, Kamis (16/7/2026).Dimomen itu, Ehdi Amin selalu host, meminta Nopran Marjani membeberkan kronologis program perikanan yang disebut DPRD Lahat gagal total.
Menurut Nopran, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perikanan mengusulkan program senilai sekitar Rp2,2 miliar yang meliputi pembangunan kolam, pengadaan bibit sekitar 500 ribu ekor ikan, serta pakan, dengan estimasi keuntungan akhir mencapai Rp 3 miliar.
Namun pihaknya dapatkan laporan dari masyarakat, bahwa kolam sudah kuras, dengan hasil hanya mencapai 3 ton. Jauh dari perencanaan awal.”Persoalan perikanan ini muncul karena lemahnya perencanaan sejak awal.
Harusnya kolam selesai dibangun dulu, baru bibit ikan ditebar. Jangan pembangunan kolam dan pengadaan bibit diajukan bersamaan,” terang Nopran.Rivaldo selaku host menyinggung apakah perlu dilakukan perombakan OPD, agar Bupati Lahat bisa mewujudkan visi-misinya?.
Nopran menjawab tidak semua pejabat berkinerja buruk. Namun, ada yang perlu dirotasi bahkan ditingkatkan kapasitasnya. Nopran menilai, gagasan Bupati Lahat sebenarnya sudah baik dan berpikir jauh ke depan.
Namun, ia melihat banyak OPD belum mampu menerjemahkan visi-misi tersebut, menjadi program yang benar-benar berjalan.”Ada yang bagus, ada yang perlu di-rolling, bahkan ada yang perlu disekolahkan lagi. Bupati kita pemikirannya sudah kelas nasional. Persoalannya, OPD belum nyambung.
Bupati sudah mendatangkan menteri, tapi apakah OPD siap menindaklanjutinya?, ” kata politisi Partai Gerindra itu.Diakhir podcast, Nopran menyampaikan, kondisi itu harus jadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran OPD Pemkab Lahat, bahwa setiap program pemerintah harus diawali dengan perencanaan yang matang.
Menurutnya, dengan perencanaan yang baik saja kadang masih ada kendala, apalagi jika tanpa perencanaan. “Uang negara harus dipertanggungjawabkan, karena itu uang masyarakat. Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan, agar penggunaan anggaran benar bermanfaat bagi masyarakat,” sampai Nopran. (*)