Lahat – Sebagai salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lahat menggelar sosialisasi OPSEN Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Santika Lahat, Senin (3/8).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Lahat, H. Apriansyah, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, perusahaan pertambangan, perkebunan, sektor transportasi, dan pelaku usaha lainnya mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan edukasi agar ke depan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ujar Apriansyah. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga merupakan langkah inovatif Bapenda dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
Apriansyah mengimbau seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha agar membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, penerimaan dari sektor pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.”Dari hasil pajak tersebut pemerintah dapat membangun jalan, jembatan, sekolah, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap administrasi kendaraan bermotor dengan mendaftarkan kendaraan operasional menggunakan pelat nomor BG serta membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Lahat. Menurut Bursah, hingga kini masih banyak kendaraan operasional perusahaan yang setiap hari beraktivitas di Kabupaten Lahat, namun terdaftar di daerah lain.
Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan belum dapat dimaksimalkan.”Perusahaan mencari keuntungan di Kabupaten Lahat, maka sudah sewajarnya memberikan kontribusi kepada daerah. Jangan sampai kendaraannya beroperasi di Lahat, tetapi pajaknya justru masuk ke daerah lain,” tegas Bursah.
Ia juga meminta seluruh perusahaan bersikap jujur dalam mendata armada kendaraan yang dimiliki. Menurutnya, keterbukaan data akan memudahkan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. “Kami mengedepankan kesadaran. Laporkan dengan jujur jumlah kendaraan yang dimiliki, lakukan balik nama jika diperlukan, dan gunakan pelat BG. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dunia usaha terhadap pembangunan Kabupaten Lahat,” pungkasnya. (*)