EMPAT LAWANG – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) bernilai ratusan miliar rupiah di Kabupaten Empat Lawang kembali memicu polemik. Sebanyak delapan pekerja mendadak dipulangkan dan hanya dibekali ongkos pulang setelah nekat mengadukan nasib terkait upah yang belum dibayar saat kunjungan peninjauan Bupati Empat Lawang, Rabu (3/9/2026). Kunjungan tersebut padahal dilakukan guna mengecek kesiapan jelang Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) pada Senin (7/9/2026).
Insiden pemecatan sepihak ini memperpanjang catatan kelam pengelolaan tenaga kerja di proyek tersebut. Sebelumnya pada 29 April lalu, rombongan pekerja asal Majalaya, Kabupaten Bandung, sempat terlunta-lunta di Kabupaten Kaur dan terpaksa menumpang kendaraan melintas akibat ditipu oleh oknum mandor.
Menanggapi aduan buruh, Pangeran Sitompul dari Tim Perbantuan Koordinator Waskita membantah tuduhan penunggakan gaji. Ia mengklaim pembayaran upah berjalan rutin dan menyebut aksi protes tersebut hanya dilakukan oleh segelintir pekerja yang telah dibubarkan.
Meski demikian, tuduhan penunggakan upah, tindakan pemulangan sepihak, hingga ketidakselarasan informasi nilai anggaran proyek yang berkisar Rp234 miliar hingga Rp240 miliar memicu desakan publik. Pihak pelaksana dan kontraktor dituntut segera melakukan transparansi data pembayaran serta bertanggung jawab penuh atas hak-hak para buruh.