Lahat — Proyek rehab rumah dinas wakil ketua I dan II DPRD Kabupaten Lahat, saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Lahat. Pasalnya proyek yang menelan anggaran nyaris Rp 3 miliar ini selain ditengah efesiensi juga kontras jika dibandingkan dengan pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Lahat.
Sayangnya, proyek tersebut kini sudah berjalan.Warga sendiri saat ini berharap ada pengawasan terhadap proyek tersebut terlebih saat ini Bupati Lahat, Bursah Zarnubi sudah membentuk tim pengawas indpenden untuk mengawasi mutu seluruh proyek yang ada di Kabupaten Lahat.
“Ya kita sangat sayangkan adanya proyek ini ditengah warga dalam kesusahan ekonomi. Kita berharap proyek ini diawasi baik oleh aparat penegak hukum maupun tim pengawas independen, ” Sampai Helmi, warga Kota Lahat, saat dibincangi, Jumat (4/9).
Terpisah, Sekda Lahat yang juga Tim Pengawas Independen, dr ir H Izromaita, MSi, mengaku belum melakukan pemantauan di lokasi proyek Rumdin Wakil Ketua DPRD Lahat. Hanya saja, ia menabak pihak Inspektorat yang sudah melakukan pengawasan”Kalau saya belum, kerena belum sempat. mungkin inspektorat yang sudah kesana. Yang pasti ada konsultan pengawasan yang kesana, ” Katanya.
Untuk diketahui, Bupati Lahat Bursah Zarnubi membentuk Tim Pengawas Independen untuk mengawasi mutu seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Lahat.Tak tanggung-tanggung, Pemkab Lahat menggelontorkan Rp5,5 miliar untuk membiayai tim pengawas independen ini. Dikatakan Bursah, Tim Pengawas Independen tersebut akan diisi sekitar 20 tenaga ahli senior dari bidang sipil, arsitektur, dan konstruksi.
Tugasnya melakukan pengawasan seluruh tahapan proyek, mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.”Mudah-mudahan mereka tidak tergiur hal-hal lain. Orang berusia 60 tahun ke atas biasanya lebih mengingat akhirat, sehingga kita harapkan ini membenahi mutu pekerjaan secara objektif tanpa intervensi,” kata Bursah Zarnubi.
Sementara itu, saat ini pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, saat ini sedang membangun Dua unit rumah dinas milik Wakil Ketua 1 dan II DPRD Lahat. Tak tanggung tanggung, Rp 1.481.872.000 digelontorkan untuk rehap Rumdin wakil ketua I DPRD Lahat dan Rp 1.486.365.985 untuk rehab Rumdin wakil ketua II DPRD Lahat.
Angka tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Lahat. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Perkim) Kabupaten Lahat, Beni Ramadona mengungkapkan jika saat ini ada sekitar 5.050 RTLH di Kabupaten Lahat.
Namun demikian disampaikan Beni, ada sekitar 2.250 unit RTLH Dibangun di tahun 2026 ini.”Ya di tahun 2026 ini ada sekitar 2.250 unit yang dibngun. Anggaranya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ” Ujarnya.
Disampaikan Beni, yang dianggarkan melalui APBD sebanyak 250 unit RTLH dan 2000 unit dibangun menggunakan anggaran APBN. Disampaikanya, besaran bantuan yang diterima untuk setiap unit rumah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN hanya Rp20 juta per unit.“Pelaksanaan program RTLH yang bersumber dari APBD untuk tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, program yang menggunakan anggaran APBN saat ini masih dalam proses pelaksanaan, “katanya.
Menurut Beni, proses pelaksanaan bantuan RTLH tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan sehingga waktu pengerjaannya tidak seluruhnya berlangsung secara bersamaan. “Ya, karena ada beberapa tahapan, ada yang sudah berjalan, ada yang baru mulai,” jelasnya, seraya menambahkan Dengan adanya program tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Lahat yang masih menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni dapat memperoleh hunian yang lebih aman dan layak. (*)