BANYUASIN – Suasana di lingkungan SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, tampak berbeda pada Selasa (17/11/2026). Sekolah menengah kejuruan tersebut menjadi titik temu penting antara dunia pendidikan di daerah dan para pengambil kebijakan di tingkat provinsi.

Hari itu, jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) X hadir secara langsung dalam agenda reses Masa Sidang VII. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional para wakil rakyat untuk turun ke lapangan dan mendengar suara masyarakat secara langsung.

Rombongan legislator provinsi tersebut dipimpin oleh Koordinator Dapil X, Ir. H. Muhammad F. Ridho, S.T., M.T. dari Fraksi Partai Demokrat. Kehadiran pimpinan tim reses ini menegaskan keseriusan dewan dalam mengawal pembangunan sektor pendidikan di wilayah Kabupaten Banyuasin.
Turut serta mendampingi dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota DPRD Sumsel Dapil X lintas fraksi. Mereka adalah Nadia Basjir, S.E. dan Muhammad Nasir, S.Si. dari Fraksi Partai Golkar, serta Nasrul Halim yang ikut menyimak jalannya diskusi bersama pihak sekolah.
Pemilihan SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai sebagai lokasi reses memberikan ruang bagi institusi pendidikan swasta berbasis kejuruan untuk menyuarakan kondisinya. Selama ini, sekolah kejuruan memegang peran strategis dalam mencetak lulusan yang siap kerja, sehingga membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai.
Dalam forum dialog tersebut, agenda utama difokuskan pada penyerapan aspirasi pihak sekolah terkait berbagai persoalan fasilitas pendidikan. Para pengelola dan tenaga pendidik diberi kesempatan memaparkan realitas serta kendala yang dihadapi di lapangan selama menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Interaksi langsung seperti ini menjadi krusial agar kebijakan anggaran pendidikan di tingkat provinsi tidak hanya disusun di atas kertas, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di ruang-ruang kelas maupun ruang praktik siswa.
Bagi jajaran DPRD Sumsel Dapil X, setiap masukan yang disampaikan oleh pihak SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai merupakan data lapangan yang berharga. Kendala-kendala teknis maupun kebutuhan sarana prasarana dicatat sebagai bahan evaluasi kinerja sektor pendidikan di Sumatera Selatan.
Seluruh aspirasi yang terhimpun dalam reses Masa Sidang VII ini selanjutnya akan dibawa ke meja pembahasan di gedung parlemen provinsi. Melalui mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran dewan, usulan tersebut akan diperjuangkan agar mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Kunjungan kerja di Pangkalan Balai ini pun diharapkan menjadi jembatan solusi bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banyuasin, sekaligus memastikan bahwa sekolah-sekolah kejuruan tetap mendapatkan dukungan optimal dalam memajukan sumber daya manusia daerah.
