PALEMBANG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Komisi V, Rabu (15/4/26). 
Rapat ini berfokus pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.Rapat dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan Komisi V dan dihadiri oleh Kepala Disbudpar Sumsel beserta jajarannya. 
Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi realisasi program kerja, serapan anggaran, serta capaian indikator kinerja utama di sektor kebudayaan dan pariwisata sepanjang tahun 2025.Dalam pemaparannya, pihak Disbudpar menyampaikan laporan mengenai peningkatan angka kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Sumatera Selatan.
Namun, anggota Komisi V memberikan catatan kritis terkait pemerataan destinasi wisata agar tidak hanya berpusat di Kota Palembang.”Kami mengapresiasi capaian yang ada, namun fokus ke depan harus lebih pada pengembangan infrastruktur pendukung di daerah-daerah potensial seperti Pagar Alam, Lahat, dan OKU Selatan agar dampak ekonominya terasa merata,” ujar salah satu anggota Komisi V.
Ketua Komisi V menegaskan bahwa hasil pembahasan LKPJ ini akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya, catatan-catatan yang diberikan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja di tahun anggaran berjalan.”LKPJ ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata,” tutup pimpinan rapat.
Rapat diakhiri dengan penyerahan berkas jawaban atas pertanyaan komisi secara simbolis dari Kepala Disbudpar kepada pimpinan Komisi V DPRD Sumsel.(*)