PALEMBANG – Dalam upaya memastikan ketersediaan pasokan daging bagi masyarakat serta menjamin standar kesehatan hewan, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Rumah Potong Hewan (RPH) PT. Bina Hilir Utama Niaga, Senin (17/07/26).
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memonitor efektivitas operasional RPH, sekaligus menghimpun data lapangan sebagai bahan referensi krusial dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel dalam arahannya menekankan bahwa sektor peternakan dan distribusi daging merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang krusial.Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, dalam hal ini PT. Bina Hilir Utama Niaga, harus berjalan optimal.
“Tujuan kedatangan kami adalah untuk memonitor langsung bagaimana proses distribusi daging dilakukan agar kebutuhan masyarakat tercukupi. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa pengawasan kesehatan hewan di sini sudah memenuhi standar prosedur yang berlaku demi menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar perwakilan Komisi II di sela-sela peninjauan.
Hasil dari peninjauan ini nantinya akan dipelajari dan dianalisis sebagai masukan berharga dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Komisi II ingin memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disalurkan terkait sektor ketahanan pangan dan pengawasan kesehatan hewan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Pihak PT. Bina Hilir Utama Niaga menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan laporan mengenai alur operasional, kapasitas pemotongan, serta protokol kesehatan hewan yang dijalankan perusahaan selama satu tahun terakhir. (*)