Lahat – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan menghadiri Apel Ikrar Bersama dan Peresmian Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat yang dipusatkan di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Rabu (29/7).Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola sumur minyak masyarakat yang legal, aman, tertib, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Kepresidenan Bidang Sumber Daya Mineral, Komjen Pol. (Purn.) Rudy Sufahriadi, Gubernur Sumatera Selatan, serta jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel bersama yang dipimpin langsung Gupernur Sumsel Herman Deru yang diikuti oleh berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, serta masyarakat.Momentum tersebut dilanjutkan dengan pembacaan ikrar bersama yang diwakili oleh Kades Banjar Sari dan diikuti seluruh peserta apel baik secara langsung atau melalui Zoom oleh 3 (tiga) kabupaten penghasil minyak di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (Muba), dan Lahat.
Ikrar tersebut menjadi komitmen bersama untuk mendukung tata kelola sumur minyak masyarakat yang tertib, aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Acara dilanjutkan dengan sisi dialog melalui zoom metting dengan masyarakat pengelola sumur masyarakat dan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan dilanjutkan dengan pengecekan sumur rakyat yang akan beroperasi.
Kapolda Sumatera Selatan bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan juga mengikuti prosesi peresmian tata kelola sumur minyak masyarakat sebagai simbol dimulainya pengelolaan yang lebih terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor tersebut.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho, Menegaskan bahwa Polda Sumatera Selatan siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengawal implementasi tata kelola sumur minyak masyarakat melalui pendekatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.”Polri akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder guna memastikan setiap proses berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta tata kelola sumur minyak masyarakat yang semakin profesional, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung program pembangunan nasional di sektor energi.Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan demi kemajuan Sumatera Selatan dan kesejahteraan masyarakat.(*)